PERTARUHAN PROFESIONALITAS, INTEGRITAS ETIKA, AKUNTABILITAS AKUNTAN INDONESIA DI AJANG PEREKONOMIAN GLOBAL

Disusun oleh:

1.      Achmad Iswahyudi                       090810301188

2.      Dhanta Tri Kusuma Wardhana         080810391055

3.      Fatimatuz Zahro                              100810301134

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Akuntansi dalam profesinya menjadi tulang belakang (backbone) sistem informasi keuangan organisasi. Informasi disini digunakan oleh stakeholder guna mengambil keputusan untuk pengalokasian sumberdaya ekonomi, salah penginformasian akan memberikan dampak ekonomi secara fatal pada organisiasi. Sehingga sangat dibutuhkan kualitas akuntan yang baik untuk mewujudkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Kualitas tersebut diantaranya profesionalitas, integritas akuntan. Setelah ketiga hal tersebut terpenuhi, barulah kita meninjau standar akuntansi yang berlaku apakah sudah menjamin terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi atau belum. Standar merupakan pedoman yang dapat diterima secara umum dalam lingkup nasional bahkan dalam lingkup internasional (IFRS). Setelah semua kualitas akuntan dan kualitas standar terposisikan dengan baik barulah akuntansi dan profesinya (akuntan) dapat menjadi motor penggerak perwujudan “transparency dan accountability”, dimana kedua hal ini menjadi aspek utama dalam perwujudan GCG (Good Corporate Governence).

Standar Akuntansi berkembang sesuai dengan lingkungan bisnis dia berada. pada era globalisasi seperti sekarang ini, mobilitas perdagangan, bisnis, dan manufaktur tidak lagi dibatasi teritorial negara. Kebutuhan akan laporan keuangan yang berkualitas meningkat pada waktu yang bersamaan. pada akhirnya dibentuklah International Financial Report Standard(IFRS), dengan tujuan untuk menjadikan satu standar akuntansi keuangan yang dapat diterima secara global  guna untuk meningkatkan daya banding dari laporan keuangan. Selain itu standar ini juga dapat memberikan relevansi dan keandalan lebih baik dari standar yang ada sebelumnya (khususnya di Indonesia).

Pada beberapa negara yang telah mengadopsi IFRS secara penuh mengakui  bahwa ada peningkatan pertumbuhan dan profitabilitas entitas. Misalkan di London yang telah mengadopsi secara penuh berdasarkan penelitian George Iatridis mengemukakan bahwa “under IFRSs, key financial figure such as profitability and growth, appear  to be higher”. Namun hal ini tentu juga akan memakan biaya pembuatan laporan keuangan yang banyak, guna menyatakan pos-pos yang nilai fair valuenya belum dapat di identifikasi dengan mudah(menggunakan jasa appraiser) dan juga biaya transisi laporan keuangan juga besar sehingga semakin tidak terkejarnya tantangan akuntansi yang sudah ada sebelumnya yakni “cost and benefit” Selain itu, peralihan yang dulunya menggunakan rule-based menjadi principle based sehingga dalam pengaplikasiannya membutuhkan professional judgement. Karena membutuhkan professional judegement maka profesionalitas dan integritas moral akuntan sangat dibutuhkan.

Sedangkan di Indonesia sendiri tantangan pengaplikasiannya dari segi profesionalitas, akuntan masa depan(saat IFRS di implementasikan)harus memiliki keahlian tinggi tidak hanya bisa membuat laporan keuangan namu juga bisa memberikan judgement yang akurat dalam hal pemecahan masalah akuntansi di masa mendatang. Dimana keahlian akuntansi yang memadai akan mengarahkan pada terwujudnya laporan akuntansi yang berkualitas tinggi. Selanjutnya dari segi integritas moral, dengan adanya banyak profesional judgement, maka semakin banyak komponen laporan keuangan yang didasarkan pada subjektivitas akuntan, sehingga apa betul kesiapan moral akuntan Indonesia akan mampu memberikan laporan keuangan yang dapat memiliki kualitas tinggi seperti yang dicita-citakan? Hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

1.2   Rumusan Masalah

1.      Bagaimana kesiapan SDM akuntan Indonesia dalam pengimplemantasian IFRS jika dihubungkan dengan kompetensi pendidikan yang diterima mahasiswa dan pendidikan praktis?

2.      Sejauhmana integritas etika akuntan Indonesia dalam mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki nilai tambah bagi stakeholder, dalam era standardisasi IFRS?

3.      Tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam penerapan IFRS dengan dukungan perangkat profesionalisme akuntan dan kode etik akuntan?

1.3   Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah dibawah ini adalah :

1.      Mengetahui bagaimana kesiapan SDM akuntan Indonesia dalam pengimplemantasian IFRS jika dihubungkan dengan kompetensi pendidikan yang diterima mahasiswa dan pendidikan praktis.

2.      Mengetahui sejauhmana integritas etika akuntan Indonesia dalam mewujudkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki nilai tambah bagi stakeholder, dalam era standardisasi IFRS

3.      Mengetahui tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang dihasilkan dalam penerapan IFRS dengan dukungan perangkat profesionalisme akuntan dan kode etik akuntan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

a.  Profesionalitas

Profesi adalah sebuah pilihan yang standar silakukan seseorang, sebuah “pekerjaan” yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, kontinu ditekuni, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi dibidang tersebut. Profesional adalah seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah.

Menurut Arens, et al (2003) auditing, assurance, and ethics pronouncements pada bagian ethics yang ditetapkan oleh international federation of accountant(IFAC) disebutkan bahwa:

  • Profesionalism as, there is a need for individuals who can be clearly identified by clients, employers and other interested parties as profesional accountancy field.
  • profesional competence and due care, a profesional accountant should perform profesional services with due care, competence and diligence and has a countining duty to main-tain profesional knowledge and skill at a level required to ensure that a client or employer receives the advantage of competent profesional service based on up to date development in practice, legislation, and techniques.

b.  Kode Etika Profesi

Menurut arens, et al (2006, hal 98), etika (ethics) secara garis besar dapat didefinisaikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Setiap orang memiliki rangkaian nilai seperti itu, meskipun kita memperhatikan atau tidak memperhatikannya secara eksplisit. Para ahli filsafat, organisasi keagamaan, serta kelompok lainnya telah mendefinisikan serangkaian prinsip dan nlai moral ini dengan berbagai cara.

Prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu  tidak sama.

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam kode etik (Code of conduct) profesi adalah

  1. Standar-standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya
  2. Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan
  3. Standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu
  4. Standar-standar etika mencerminkan / membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas, dengan demikian standar-standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab UU etika (kode etik) profesi dalam pelayanannya
  5. Standar-standar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi
  6. Perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum (atau undang-undang). Seorang ahli profesi yang melanggar kode etik profesi akan menerima sangsi atau denda dari induk organisasi profesinya.

c.  Integritas  

Integritas adalah sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran yang merupakan kata kerja atau akurasi dari tindakan seseorang. Integritas dapat dianggap sebagai kebalikan dari kemunafikan,  dalam yang menganggap konsistensi internal sebagai suatu kebajikan, dan menyarankan bahwa pihak-pihak yang memegang nilai-nilai yang tampaknya bertentangan harus account untuk perbedaan atau mengubah keyakinan mereka.

Kata “integritas” berasal dari kata sifat Latin integer (utuh, lengkap) Dalam konteks ini, integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter.. Dengan demikian, seseorang dapat menghakimi bahwa orang lain “memiliki integritas” sejauh bahwa mereka bertindak sesuai dengan, nilai dan prinsip keyakinan mereka mengklaim memegang.

Abstraksi mendalam Sebuah sistem nilai dan berbagai interaksi yang berlaku juga dapat berfungsi sebagai faktor penting dalam mengidentifikasi integritas karena kongruensi atau kurangnya kongruensi dengan pengamatan. Sistem nilai yang dapat berkembang dari waktu ke waktu  sementara tetap mempertahankan integritas jika mereka yang mendukung account nilai untuk dan menyelesaikan inkonsistensi.

d.  Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai ketidakbebasan (liability) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat problembilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dapat merupakan pengetahuan dan adanya pertanggungjawaban tehadap tiap tindakan, produk, keputusan dan kebijakan termasuk pula di dalamnya administrasi publik pemerintahan, dan pelaksanaan dalam lingkup peran atau posisi kerja yang mencakup di dalam mempunyai suatu kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. Akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan

Sejarah International Financial Repoting Standards IFRS

Terdapat  dua badan penyusun standar yang berkaitan dengan praktik akuntansi secara internasional yaitu The International Accounting Standards Committee (IASC) dan The International Federation of Accountant (IFAC). IASC lebih berkonsentrasi untuk menyusun International Accounting Standards (IAS). Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan (Choi et al.,1999). Sedangkan IFAC lebih memfokuskan pada upaya pengembangan International Standard Audits (ISA), kode etik, kurikulum pendidikan, dan kaidah-kaidah bagi akuntan dalam berbisnis. Kesepakatan pembentukan IASC terjadi pada  Juni 1973 di Inggris yang diwakili oleh organisasi profesi akuntansi dari sembilan negara, yaitu Australia, Canada, Prancis, Jerman Barat, Jepang, Mexico, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. IFAC didirikan oleh badan profesi akuntan dari 63 negara pada bulan Oktober 1977.

Pada April 2001 The International Accounting Standards Committee (IASC) berkembang menjadi The International Accounting Standards Board (IASB), yang oleh karena perkembangan ini maka International Accounting Standards (IAS) kemudian juga dikembangkan menjadi International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS yang pertama terbit pada Juni 2003.

Berbeda dengan standar lokal/PABU lokal yang berbeda antar negara dan pasar modal, IFRS adalah seperangkat aturan yang seragam dan secara teori, diaplikasikan dengan cara yang sama terhadap semua perusahaan publik di pasar modal atau negara yang mengadopsi standar ini. IFRS sebagai sebuah kerangka dan interprestasinya yang diadopsi oleh IASB memiliki peraturan yang luas terdiri dari:

  1. International Standard Audits (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum 2001.
  2. International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001.
  3. Standing Interpretations Committee (SIC) – yang diterbitkan sebelum 2001.
  4. International Financial Reporting Issues Committee (IFRIC) – yang diterbitkan setelah tahun 2001.

5.      Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements.

Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar (Natawidnyana, 2008)

 

2. 2  Analisis

Di dalam suatu perekonomian yang berbasis kekuatan pasar, akuntansi dan segala komponennya termasuk kualitas laporan keuangan dan profesi akuntansi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Dengan kondisi perekonomian semakin mengglobal ini, peranan laporan keuangan dan akuntan menjadi semakin penting karena berperan sebagai tulang punggung (backbone) dunia bisnis sebagai pusat informasi keuangan organisasi. Laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting karena digunakan sebagai bahan pengambil keputusan ekonomi, itulah sebabnya akuntansi dapat dibilang memiliki posisi paling depan dalam penciptaan profit dan memenangkan persaingan. Dengan adanya penyalah sajian atau kualitas laporan keuangan yang buruk, maka alhasil keputusan yang diambil tidak akurat sehingga banyak sumberdaya perusahaan yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Selain itu dengan adanya isu globalisasi prekonomian, maka standard an kebijkana akuntansi haruslah berdasarkan standar yang diterima umum lingkup international (IFRS).  Cepat atau lambat kegiatan perekonomian Indonesia harus dapat berhubungan dengan pihak luar secara efisien dan efektif, dan dari pihak luar negeri juga menghendaki adanya transparansi keuangan dan kualitas laporan keuangan yang tinggi guna memenuhi kebutuhan calon investor international. Lebih besar daripada memenuhi kebutuhan investor, akuntansi dan perangkatnya dapat menjadi penggerak terciptanya Good Corporate Governence yang ciri utamanya adalah keterbukaan. Sehingga akuntan dapat mendapat pujian atas jasanya dalam pengungkapan secara penuh dan jujur (disclosure) namun dapat juga mendapat kecaman masyarakat bahkan ancaman pidana. Kondisi di Indonesia  pada proses transisi menuju standar laporan keuangan international (IFRS) masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya. Adanya dinamika lingkungan bisnis dan peralihan akan kebutuhan laporan keuangan yang lebih relevan dan andal, maka sudah selayaknya harus ada kesiapan sumberdaya dan kemampuan sistem untuk mengantisipasi perubahan perekonomian yang dinamis. Pada kenyataannya masih banyak institusi pendidikan, lembaga pendidikan belum mampu mencetak akuntan yang memiliki keahlian dan kompetensi  berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pemakai. Padahal gagalnya sistem akuntansi berimplikasi terhadap masyarakat luas. Yang patut menjadi perhatian utama adalah kualitas pengungkapan serta kualitas pencatatan dan pertanggungjawaban laporan keuangan. Keberhasilan perbaikan kualitas laporan keuangan menjadi tantangan akuntan masa depan.

IFRS sebagai standard laporan keuangan Internasional perlu diterapkan di Indonesia agar Indonesia mendapat pengakuan maksimal dari komunitas internasional (Sri Mulyani, 2007). Dan dengan diterapkannya IFRS akan menghilangkan hambatan arus modal internasional.  IFRS di Indonesia belum dapat diimplementasikan secara penuh karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Sehingga konvergensi IFRS dilakukan secara bertahap yang di mulai pada tahun 2008 dan akan dilakukan konvergensi penuh pada tahun 2012 di mana yang menjadi panduan adalah IFRS 2009. IFRS yang merupakan standar yang bersumber dari IAS (sebelum menjadi IFRS) dan SIC yang merupakan akuntansi yang sesuai dengan kondisi negara dimana mereka berada. Sehingga akuntan Indonesia perlu meng-uprade pengetahuan dan keahliannya dalam membuat laporan keuangan sesuai standard yang telah ditaetapkan agar bisa dikatakan profesional sebagai akuntan.

Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Indonesia belum lama mengenal akuntansi, tapi perkembangannya sangat pesat. Akuntansi keuangan dalam perkembangannya dibagi menjadi 3 periode:

1.      Periode sebelum lahirnya PAI

2.      Periode PAI menuju SAK

3.      Periode konvergensi IFRS

Sejak SAK disahkan dalam kongres VII tahun 1994, selama 15 tahun lebih DSAK-IAI telah bekerja dengan giat mengembangkan SAK. Terdapat dua perkembangan penting yang perlu disebutkan:

1.      Komitmen IAI melakukan konvergensi IFRS secara material pada tahun 2012

2.      Dari single standart telah berkembang menjadi triple standart.

Indonesia mulai melakukan adopsi IFRS dimulai tahun 2008 dan akan mengadopsi secara penuh (IFRS 2009) pada awal tahun 2012. Terdapat banyak sekali perbedaan antara IFRS dan SAK yang sebelumnya diterapkan di Indonesia termasuk yang sebelumnya menggunakan rule-based dalam laporan keuangan, sedangkan IFRS menggunakan principles-based. Perkembangan IFRS juga mendapat peran dari negara maju dalam membuat IFRS dan membuat perubahan IFRS begitu cepat dan memerlukan infrastruktur pendukung seperti kesiapan penyusunan laporan keuangan, auditor, pendidik, profesi pendukung dan regulator. Hal itu akan sulit diterapkan di Indonesia untuk mengikuti perkembangannya sehingga adopsi penuh berkiblat pada IFRS 2009 .

Hambatan, masalah, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam konvergensi IFRS antara lain:

1.    Aspek regulasi

Beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia mengatur hal yang berbeda dengan IFRS, seperti pertanahan. Regulasi tanah di Indonesia berbeda secara signifikan dengan kerangka pengaturan tanah yang digunakan penyusunan standar akuntansi tentang tanah. Sehingga akan diperlukan penyesuaian-penyesuaian terkait dengan pengaturan tanah di beberapa standar akuntansi. Demikian juga regulasi terkait dengan ekuitas perusahaan.

2.    Infrastruktur lingkungan ekonomi

Penerapan IFRS yang sarat dengan konsep nilai wajar memerlukan informasi pasar atas aset dan kewajiban yang tidak semuanya tersedia di Indonesia, khususnya untuk aset dan kewajiban nonkeuangan. Ketiadaan informasi pasar. Mengharuskan perusahaan untuk menggunakan teknik valuasi yang sarat dengan asumsi-asumsi yang jika berbeda sedikit saja akan menghasilkan nilai wajar yang berbeda secara signifikan. Tingkat inflasi yang relative lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju akan memungkinkan voltalitas laporan laba rugi yang relative tinggi yang bukan berasal dari aktivitas penciptaan nilai tambah, tetapi dari fluktuasi nilai wajar aset atau kewajiban.

3.    Tingkat kesiapan

Pengaturan standar akuntansi international yang principle-based memerlukan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan ruled-based karena banyak menggunakan profesional judgement. Kompetensi penyusunan laporan keuangan, auditor, akademisi, profesi penunjang, dan regulator harus mandukung penerapan standar akuntansi internasional tersebut dan dominannya penggunaan konsep nilai wajar mengharuskan kompetensi tertentu.

4.    Masalah terjemahan

Ketiadaan standar akuntansi internasional yang resmi dalam bahasa Indonesia mengharuskan adanya profesi penerjemah. Profesi ini menyita banyak waktu dan sumber daya untuk menghasilkan terjemahan yang sesuai dengan pengertian dalam bahasa aslinya. Kelangkaan pendanaan kata yang tepat dan kurang efisiennya padanan kata yang ada menyebabkan hasil terjemahan seringkali kurang dapat dimengerti dengan baik oleh pemakai standar akuntansi.

Profesionalitas Akuntan di Era IFRS

Dalam dunia akuntansi juga sering mengalami perkembangan baik dari sisi standard dan lingkungan bisnis yang menuntut agar akuntan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih relevan, andal, dan tepat waktu. Di Indonesia telah ada norma dalam mengatur pekerjaan auditor, standar utama tersebut diantaranya,  pertama auditor harus memiliki keahlian, teknis, independen dan sikap mental serta kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Kedua, auditor juga wajib menemukan ketidakberesan, kecurangan, manipulasi dalam suatu pengauditan.(SAP 2004).

Terlebih pada era IFRS, semua pihak-pihak yang menekuni akuntansi melakukan upgrading skill. Dalam IFRS terdapat perbedaaan prinsip dari yang sebelumnya (SAK), diantaranya pertama, peralihan dari rule-based menjadi principle-based, yang mana principle based membutuhkan banyak profesional judgement. Profesional judgement diperlukan karena tidak adanya pengaturan yang baku atas suatu transaksi atau satuan akun, hanya diberikan pengaturan pada prinsip pengakuan, pengukuran dan penilaian. Sehingga akuntan diharapkan memiliki profesionalitas yang kuat, sedangkan untuk akuntan masa depan mereka diwajibkan tidak hanya sekedar mampu membuat laporan keuangan namun dia lebih dituntut untuk bisa memberikan judge yang kuat atas kasus-kasus akuntansi. Selain itu dari pihak auditor juga harus memiliki kecermatan dan kemahiran profesional, dan juga kemampuan berkomunikasi secara baik dengan pihak intern perusahaan guna mendapatkan informasi tentang alasan pemilihan metode akuntansi, karena terlalu banyak keputusan yang didasarkan profesional judgement.

Kedua, perubahan dari historical cost menjadi fair value. Jika ditinjau lebih lanjut dengan penggunaan “akuntansi fair value” maka akan terjadi “trade off” antara standar kualitas akuntansi relevan dan keandalan, dimana disatu sisi akuntansi fair value memang bisa menggambarkan keadaan yang lebih real sehingga memiliki daya relevansi yang lebih tinggi, di lain pihak keandalan dalam pengukuran nilai wajar bukan perkara yang mudah.

Sehingga ini akan menjadi tantangan profesionalisme akuntan untuk selalu update tentang informasi nilai wajar asset(kecuali penilaian asset yang tidak mempunyai harga pasar). Sedangkan untuk asset yang belum diketahui nilai wajarnya, akan memanfaatkan jasa appraiser, untuk mengukur nilai wajarnya. Pengukuran nilai wajar untuk asset dan liabilities adalah tantangan, namun bagaimanapun pada tahun 2012 kita sudah berkomitmen untuk full adoption sudah pasti akuntan Indonesia harus sudah dapat menerima tantangan itu.

Ketiga, lebih banyak pengungkapan. Dikarenakan ada banyak profesional judgement maka dalam laporan keuangan butuh banyak pengungkapan, tidak seperti PSAK sebelum adopsi IFRS, yang memang memakai ruled-baseddimana sudah jelas dengan pendekatan apa suatu akun dinilai. Dan seperti yang saya jelaskan bahwa akuntan masa depan harus memiliki profesionalitas yang tinggi sehingga mampu untuk membuat CALK sendiri, yang selama ini masih membutuhkan bantuan konsultan dan akuntan publik dalam pembuatannya.

Empat, dengan adanya perkembangan IFRS yang terus menerus diharapkan akuntan dan badan standar akuntansi Indonesia mulai untuk merapatkan barisan dengan standar IFRS hingga benar-benar full adoption.

Jika standar profesional yang terdapat pada SAP telah dijalankan secara maksimal dan adanya gerakan dari semua pihak-pihak yang terlibat dalam penciptaan laporan akuntansi(akuntan, IAI, pemerintah, dan pendidik) untuk memberikan gerakan nyata dalam peningkatan profesionalitas, niscaya akan terwujudnya maksud positif dari IFRS dan cita-cita penguatan transparansi dan akuntabilitas tidak menjadi hal yang mustahil untuk terwujud.

Selain itu akuntan Indonesia akan memeiliki peran dan akses untuk menuju karier secara international, dan jika sebaliknya maka akuntan Indonesia akan tergeser di negaranya sendiri, karena kurangnya profesionalitas sehingga tergantikan oleh akuntan negara lain yang berkarier di Indonesia. Seperti yang saya jelaskan diatas, perubahan esensial dalam IFRS merupakan tantangan profesionalitas yang dihadapi akuntan dalam negeri.

 Standar  Pendidikan Iternasional dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia

International Federation of Accountants (IFAC) pada bulan Oktober 2003 yang lalu telah mengeluarkan 7 (tujuh) standar pendidikan internasional (International Education Standards/IES) yang seharusnya berlaku efektif mulai 1 Januari 2005. Standar yang dikeluarkan IFAC ini merupakan panduan global untuk membentuk akuntan yang profesional. Namun pemahaman mengenai isi dan rencana implementasi standar ini di Indonesia belum begitu luas. Diskusi dan sosialisasi masih terbatas di kalangan profesi dan dunia perguruan tinggi. Berikut overview masing-masing standar untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai standar pendidikan internasional ini.

ü  IES 1, Entry Requirement to a Program of Professional Accounting Education

Dalam IES 1, diuraikan persyaratan awal untuk memasuki pendidikan profesional akuntansi sebaiknya paling tidak setara dengan persyaratan untuk memasuki program tingkat universitas atau ekuivalennya. Starting point program professional akuntansi ini dapat bermacam-macam. Beberapa program dimulai pada post graduate level, program yang lain dimulai pada immediate post-secondary level, atau sebagian lagi pada higher education level dibawah undergraduate degree.

ü  IES 2, Content Of Professional Accounting Education Programs

Tujuan IES 2 ini adalah untuk meyakinkan bahwa calon akuntan profesional memiliki pengetahuan profesional akuntansi yang cukup untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai Akuntan yang kompeten dalam menghadapi lingkungan yang kompleks dan berubah. Standar ini menentukan muatan pengetahuan yang dipersyaratkan, yang terdiri dari 3 bidang pengetahuan utama, yaitu:

1. accounting, finance and related knowledge;

2. organizational and business knowledge; dan

3. information technology knowledge and competences.

ü  IES 3, Professional Skills Contents.

IES 3 mengatur tentang keahlian profesional serta pendidikan umum bagi Akuntan profesional. Seseorang yang berminat untuk menjadi Akuntan yang profesional sebaiknya memperoleh keahlian sebagai berikut:

  1. intellectual skills;
  2. technical and functional skills;
  3. personal skills;

interpersonal and communication skills; dan

  • organizational and business management skills. Selain keahlian profesional, program pendidikan profesional sebaiknya juga meliputi pendidikan umum.

ü  IES 4, Professional Values, Ethics and Attitudes.

IES 4 menentukan nilai profesional, etika dan sikap akuntan profesional yang seharusnya diperoleh selama pendidikan supaya memenuhi kualifikasi sebagai akuntan profesional. Program pendidikan akuntansi sebaiknya memberikan kerangka nilai, etika, dan sikap profesional untuk melatih judgment profesional calon Akuntan sehingga dapat bertindak secara etis ditengah kepentingan profesi dan masyarakat.Nilai, etika dan sikap Akuntan profesional yang diwajibkan termasuk komitmen untuk memenuhi kode etik lokal yang relevan yang seharusnya sesuai dengan kode etik IFAC.Cakupan nilai dan sikap yang diajarkan sebaiknya meliputi komitmen bagi kepentingan publik dan sensitivitas atas tanggung jawab sosial, pengembangan berkelanjutan dan belajar seumur hidup, kepercayaan, tanggungjawab, ketepatan waktu, respek dan kehormatan serta hukum dan regulasi.Semua program minimal meliputi antara lain: sifat dasar etika; ketaatan terhadap prinsip fundamental etika yaitu integritas, objektivitas, komitmen kepada kompetensi profesional, dan kerahasiaan; ketaatan kepada standar tekhnis; etika dalam hubungannya dengan bisnis dan good governance.

ü  IES 5, Practical Experience Requirements.

IES 5 mempersyaratkan suatu periode pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan sebagai bagian dari program pre kualifikasi Akuntan profesional. Periode ini sebaiknya cukup panjang dan intensif sehingga calon Akuntan dapat menunjukkan bahwa mereka telah mendapat pengetahuan, keahlian, nilai, etika dan sikap profesional yang dipersyaratkan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang Akuntan yang kompeten.

ü  IES 6, Assessment of Professional Capabilities and Competence.

IES 6 menjelaskan persyaratan penilaian akhir kapabilitas dan kompetensi calon Akuntan sebelum dinyatakan sebagai Akuntan yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.Kapabilitas dan kompetensi calon Akuntan seharusnya secara formal dinilai oleh asosiasi profesi atau regulator (dengan masukan dari profesi).. Secara signifikan, penilaian ini harus tercatat, dan mengujikan pemahaman dasar pengetahuan teori serta praktek.

ü  IES 7, Continuing Professional Development: A Program of Lifelong Learning and Continuing Development of Professional Competence

Pelaksanaan pengembangan profesional berkelanjutan ini dapat dilakukan  melalui 3 jenis pendekatan, yaitu:

1. Input based approach, dengan menentukan jumlah tertentu aktivitas pembelajaran yang dipertimbangkan secara tepat untuk dapat mengembangkan dan menjaga kompetensi Akuntan.

2. Output based approach, dengan mewajibkan Akuntan untuk menunjukkan bahwa mereka telah mengembangkan dan menjaga kompetensinya. Dalam hal ini secara periodik Akuntan menunjukkan bukti secara objektif bahwa telah diverifikasi oleh sumber yang kompeten dengan menggunakan metode penilaian kompetensi.

  1. Combination approach. Merupakan kombinasi dua pendekatan di atas.

ü  IES 8, Competence Requirements for Audit Professionals

Draft IES 8 khusus ditujukan bagi audit professional. Adapun jabatan audit professionals yang diatur dalam draft standar ini meliputi: (a) Audit Seniors,  (b) Audit Supervisors, (c) Audit Managers (biasanya terbagi atas Assistant Manager, Manager dan Senior Manager), (d) Audit Partners, Directors and Principals, dan (e) Engagement Partners. Standar spesifik dibutuhkan tidak hanya karena pengetahuan dan keahlian khusus yang dipersyaratkan untuk memenuhi kompetensi pada area audit, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik dan pihak ketiga lainnya terhadap audit laporan keuangan. Namun tentu saja audit professional tersebut harus memenuhi IES 1-7 yang telah dijabarkan diatas.Standar ini akan mengatur pengetahuan khusus bagi audit professional sebagai tambahan IES 2 yang dipersyaratkan bagi Akuntan secara keseluruhan. Tambahan pengetahuan tersebut meliputi 3 bidang, yaitu:

1. financial statement audit;

2. financial accounting and reporting; dan

3. information technology.

Akuntan Indonesia sangat perlu menyesuaikan dirinya berdasarkan Standar pendidikan yang dibuat oleh IFAC untuk dapat bersaing di era globalisasi. Akuntan luar negeri akan memiliki peluang besar untuk lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat karena mempunyai capabilitas yang lebih jika akuntan Indonesia tidak berusaha mencapai standar yang seharusnya mereka miliki.

Dengan adanya standart profesional akuntansi, IFAC juga membuat panduan bagi seluruh stakeholder yang terkait yaitu: Asosiasi profesi, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri serta pemerintah, untuk bersama-sama berinteraksi dalam membentuk seorang akuntan yang profesional. Perguruan tinggi dan asosiasi profesi harus bekerja sama dalam mengimplementasikan IES dalam hal:

  1. penentuan persyaratan masuk program pendidikan profesional akuntansi;
  2. penyusunan kurikulum dan silabus yang berisikan muatan pengetahuan, keahlian, nilai, etika dan sikap profesional yang dipersyaratkan bagi calon akuntan;
  3. proses penilaian  kapabilitas dan kompetensi calon akuntan Dunia kerja dan asosiasi harus bekerja sama dalam mengimplementasikan IES dalam hal:
  4. pemantauan pengalaman praktis calon akuntan profesional;
  5. proses penilaian kapabilitas dan kompetensi calon akuntan di tempat kerja; serta
  6. mendorong akuntan profesional di tempat kerjanya untuk senantiasa mengembangkan pendidikannya secara  berkelanjutan.

Telah banyak yang dilakukan IAI dalam persiapan adopsi penuh IFRS seperti pelatihan-pelatihan bagi para praktisi maupun akademisi, bahkan seminar ke berbagai perguruan tinggi untuk sosialisasi IFRS.  Pada intinya harus ada strategi pendidikan yang harus diterapkan guna meningkatkan profesionalitas, dan sudah barang tentu dalam pendidikan itu mengajarkan esensi IFRS.

Kesiapan Integritas Etika Akuntan Indonesia di Era IFRS

Secara Umum, situasi persaingan di dunia bisnis yang semakin ketat, “memaksa” setiap pelakunya untuk bersikap proaktif biasanya dengan melakukan strategi tukang jahit atau custom made yang dalam prakteknya menempatkan “pelanggan sebagai raja”. Sedangkan dalam dunia akuntan publik strategi ini akan menimbulkan “crash” terhadap etika atau standar profesi karena bagaimanapun akuntan harus tetap berada pada posisi netral, independen, dan obyektif. Pada praktek ekonomi dunia jelas dengan kasat  mata banyak gejolak dan persaingan tidak sehat. Interaksi transaksi dilandasi oleh semangat persaingan. Sudah tentu profesi akuntan turut andil dalam dinamika ekonomi global, dengan menjadi sumber informasi keuangan. Contoh kasus Enron yang berurusan dengan penyelidikan atas penipuan akuntansi dalam laporan keuangan mereka.

Penipuan akuntansi dapat berasal dari perkembangan rekayasa akuntansi. Pertama adalah prinsip biaya historis (historical cost) yang seringkali menggunakan celah pada prinsip ini. Kedua, pengakuan pendapatan. Disini juga memanfaatkan celah pada pengakuan pendapatan misal, pengakuan pendapatan dengan metode “gross booking” hasilnya dianggap kurang menggambarkan “real revenue”. Prinsip ketiga adalah konsep matching concept. Prinsip keempat adalah (full disclosure) disini harus benar-benar full disclosure, bukan hanya menampilkan hal-hal yang baik saja, dan menyingkirkan jauh-jauh bagian yang merugikan.

Secara umum, bagi kehidupan profesi, kode etik profesi adalah serangkaian norma tertulis yang mengatur perilaku anggota profesi (Wisnhu Kameshwara Armand). Langkah yang diambil adalah pembentukan standar yang meminimalisasi kecenderungan penyimpangan diatas degan membuat standar baru yang dapat diterima secara global, yakni “international financial reporting standard” yang dalam konsepnya utamanya adalah principle based, fair value, lebih banyak pengungkapan dan dinamis. Dalam Standar Akuntan Publik telah terdapat poin penekanan bahwa pentingnya perlindungan kepentingan publik melalui indpendensi dan kejujuran seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam kehidupan dunia usaha persaingan tak sehat, kecurangan di dunia perbankan, pasar saham, dan pasar keuangan begitu kasat mata. Akuntansi menjadi salah satu faktor tumbuh suburnya kecurangan dalam dunia binnis. Dengan melihat kasus Enron , WorldCom, Sunbeam, Xerox, dll sekan menjadi penjelas bahwa adanya borok akut yang menjangkiti profesi-profesi yang terkait dengan aktivitas keuangan terutama profesi akuntan. Masyarakat menyadari krisis moralitas dalam profesi akuntansi, yang tadinya akuntan dijadikan harapan untuk menjadi motor penggerak transparansi dan akuntabilitas, namun hasilnya jauh dari yang di cita-citakan.

Masalah kekecewaan terhadap akuntan lokal bukan dimulai sejak ada wacana akan ada standar akuntansi yang baru(IFRS), melainkan sudah sejak dari bergulirnya kasus Bank Bali, Pertamina, PLN, Bulog, Bank Lippo, Kimia Farma. Terlebih dengan adanya standar akuntansi IFRS yang akan berlaku aktif mulai 2012 tahun depan, dikhawatirkan akuntan local akan kalah bersaing dengan akuntan luar negeri yang lebih dipercaya.

Meskipun ada standar profesional, menjadi percuma jika masih ada moral hazard di dalam tubuh organisasi. Kita perlu belajar dari Jhon M Huntsman dalam bukunya Winners Never Cheat mengajarkan pada kita harus selalu memerikasa “moral compass” dalam langkah yang hendak kita tempuh.

Mungkin semua prosedur pencatatan sudah dilakukan sesuai standar yang berlaku, namun dalam aktivitasnya kita melakukan sebaliknya, itulah yang menjadi dilema dalam kecurangan akuntansi untuk mengatasi hal ini seharusnya ada regulasi yang ketat dan lagi-lagi disini peran auditor untuk menjadi problem solver dalam pengidentifikasian masalah. Terlebih dalam era IFRS yang sudah tidak lagi menggunakan rule-based, oleh karena itu auditor harus mengasah kemampuanya dan juga mengasah etika guna memberikan titik terang dalam perwujudan transparansi akuntansi (laporan keuagan).

Akuntabilitas Laporan Keuangan

IFRS kurang lebih sudah memiliki kualitas laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik, banyak perusahaan merasakan manfaat dari laporan keuangan, misal menggunakan “fair value” dalam penilaian asset dan liabilities memberikan data yang lebih relevan dan juga karena IFRS merupakan standar internasional maka, laporan keuangan yang menggunakan standar ini memiliki nilai akuntable yang lebih baik dan kontrol terhadap lebih kuat karena mempunyai kesamaan standard. Namun akuntabilitas ini dapat tercapai jika dipenuhinya syarat profesionalitas dan integritas etika yang tinggi.

BAB III

PENUTUP

 

3.1 Kesimpulan

Dengan adanya standar akuntansi IFRS yang bermaksud membuat satu standar yang lebih memiliki kualitas laporan laporan keuangan yang tinggi, sehingga dapat menjadi jembatan keseragaman laporan keuangan entitas di dunia. Indonesia tentu akan mengikuti standar ini karena beberapa hal, terlepas dari maksud tersebut para akuntan wajib meningkatkan skill profesional mereka karena dengan adanya standar yang mengglobal maka negara yang patuh terhadap standar tesebut akan digolongkan sebagai akuntan internasional. Jenjang karier indonesia akan lebih mudah. Profesionalitas dan etika akuntan seharusnya dimulai sejak menempuh pendidikan, terlebih pada masa transisi standar akuntansi keuangan menuju basis IFRS dan berkomitmen untuk full adoption di awal tahun 2012. Persiapan SDM untuk menunjang profesionalitas akuntan di era IFRS masih kurang maksimal, melihat sebagian besar perguruan tinggi di indonesia masih jarang yang memberikan materi-materi akuntansi keuangan yang berbasis IFRS sehingga akuntan masa depan masih kurang siap dalam pengaplikasianya di tahun 2012. Serta dibutuhkan etika yang dapat mendunkung profesionalitasnya, karena bagaiamanapun memiliki profesionalitas namun jika tidak ada etika maka itu dapat meruntuhkan profesionalitas itu sendiri.  Bisa dikatakan  full adoption IFRS 2012 ini merupakan momen yang tepat untuk memperbaiki citra akuntan baik local maupun akuntan internasional. Dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan yang profesional dan mempunyai integritas etika yang tinggi maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntable.

3.2 Saran

Dengan ditetapkannya full adoption IFRS (2009) pada awal tahun 2012, maka  diharapkan kepada pihak:

a.       Dosen, untuk memberikan pemahaman tentang IFRS. Tidak hanya mengenalkan tetapi sampai kepada penerapan IFRS dan melatih mahasiswa menjadi decision maker dalam kegiatan perkuliahan. Dan sejak awal ditanamkan budaya kejujuran dan saling menghargai membentuk para lulusan (akuntan) yang profesional dan mempunyai integritas etika yang baik.

b.      Mahasiswa, untuk selalu update informasi dan mengasah kemampuannya untuk memahami bidang keilmuannya (akuntansi) untuk dapat bersaing di era global.

c.       Perguruan Tinggi, untuk selalu memperbaiki kurikulum pendidikannya sesuai dengan kondisi dan mengikuti perubahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, A.A; Elder Randal J; Beasley, Mark S. 2003. Auditing and Assurance Service and Integrated Approach. Edisi IX. Pretice Hall : New Jersey.

Arens, A.A; Elder Randal J; Beasley, Mark S. 2006. Auditing dan Jasa Insurance. Jilid I. Jakarta : Erlangga.

Armand, K. W. 2007. Studi Kasus Profesi Akuntan (Publik) dan Etika. EBAR. Vol II nomor 2.

Darwis, Darwis. 2005. Kejahatan Akuntansi dan Kesiapan Kita. EBAR. Edisi I

Wahyuni, T. E. 2010. Konvergensi IFRS 2012 dan Iimplikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Akuntansi di Indonesia. EBAR. Edisi vol III nomor 1

 

Internet

Etika Profesi Akuntan Publik, http://www.ruqayahimwanah.com/berita-119-etika-profesi-akuntan-publik.html. [ 26 November 2011]

Ikatan AkuntansiIndonesia. (Tanpa Tahun). Standart Pendidikan Intenasional IFAC.   http://www.iaiglobal.or.id/ppa.php?id=5. [25 November 2011]

Ikatan AkuntansiIndonesia. (Tanpa Tahun). Implementasi Standart pendidikan IFAC.   http://www.iaiglobal.or.id/ppa.php?id=6. [25 November 2011]

Indra Setiawan. (Tanpa Tahun). Definisi Integritas Dan Pengertian Integritas-indolibrary.  http://indrasetiawan17.wordpress.com. [13 Maret 2010]

wikipedia. (Tanpa Tahun). Standar Pelaporan Keuangan Internasional. http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Pelaporan_Keuangan_Internasional. [1 Desember 2011]

wikipedia. (Tanpa Tahun). Akuntabilitas. http://id.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas [26 November 2011]

Julio Caesar. (Tanpa Tahun). Kode Etik Profesionalisme dan Prinsip Etika. http://juliocaesarz.blogspot.com/2011/02/kode-etik-profesionalisme-dan-prinsip.html. [26 Novembe2 2011]

  1. #1 by replacement social security card on March 23, 2012 - 9:57 pm

    http://www.socialsecuritycardservice.com Thanks for that awesome posting. It saved MUCH time🙂

    • #2 by Az Zahr on April 17, 2013 - 11:28 am

      welcome, thank for visited to my blog🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: